ABOUT PT POS INDONESIA

 PT POS INDONESIA

        SEJARAH SINGKAT PT POS INDONESIA

Ø  1746
Kantor pos pertama di indonesia ada di batavia didirikan oleh Gubernul Jendral GW Baron.

Ø  1906
Post Telegraafeend Telefoon Diensts

Ø  1945
Jawatan PTT republik indonesia ditandai dengan pengambil alihan kantor pusat PTT di bandung oleh angkatan muda PTT dari pemerintahan tentara jepang, tanggal tersebut diperingati sebagai hari bakti postel.

Ø  1961
Berdasarkan peraturan pemerintah tahun no 240 tahun 1961 status ptt berubah menjadi perusahaan negara ( PN ) pos dan telekomunikasi.

Ø  1965

PN pos dan telekomunikasi dibagi menjadi dua yaitu PN pos dan giro berdasarkan peraturan pemerintah no 29 tahun 1965 dan PN telekomunikasi berdasarkan peraturan pemerintah no30 tahun1965. 

Ø  1978

Berdasarkan peraturan pemerintah no 9 tahun 1978 , status PN pos dan giro diubah menjadi perusahaan umum ( perum ) pos dan giro.

Ø  1995
Dasar hukum : undang-undang no 1 tahun 1995 tentang perusahaan perseroan. Peraturan pemerintah ri no 5 tahun 1995 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum atau perum pos dan giro menjadi persero. Maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

        270 TAHUN POS INDONESIA Perbesar Komitmen Melayani Rural Area

Tahukah Anda pemberian kode pos di wilayah perbatasan adalah bagian dari strategi menjaga keutuhan wilayah NKRI? Sejarah mencatat, Amerika Serikat memberi kode pos dan mendirikan kantorpos di Alaska, meskipun secara bisnis tidak akan mendorong revenue. Tetapi dengan itu AS sudah mengamankan kawasan Alaska agar tidak dicaplok negara lain.

Melihat kasus AS menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan kode pos dan kantorpos bagi keutuhan wilayah Negara. Begitu juga dengan PT Pos Indonesia (persero), selama 270 tahun telah berperan dalam melayani hingga wilayah perbatasan, baik semenjak masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Sebenarnya, yang lebih mendasar dari fungsi pendirian Kantorpos dan menentukan kodepos bahkan menerbitkan prangko adalah bukti pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan suatu negara lain di dunia. Itulah sebabnya setelah bangsa Indonesia merdeka, para pejuang Indonesia yang bergerak di Pos, Telepon dan Telegraf (PTT), sebelum menjadi PT Pos Indonesia, memesan prangko dari Vienna (Eropa) dan Philadelphia (AS) guna menunjukkan bahwa negara baru telah lahir, dibuktikan dengan beredarnya prangko resmi Indonesia.

Ringkasan sejarah tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Pos Indonesia dalam mengamankan wilayah perbatasan. Hingga saat ini, komitmen menjaga dan melayani masyarakat hingga daerah perbatasan terus ditingkatkan. Selama 270 tahun, PT Pos Indonesia (Persero) melayani segala urusan pengiriman barang, surat hingga uang. 

Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono mengatakan, zaman boleh berubah, tetapi komitmen menyatukan Nusantara tetap menjadi prinsip yang tak bisa tergantikan. Keberadaan Pos Indonesia sejak 26 Agustus 1746, turut mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Menurutnya, dalam konteks perjuangan yang lebih luas, Pos Indonesia ikut membangun perekonomian, dan berperan penting dalam bidang sosial politik. Perseroan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara yaitu merekatkan komunikasi, menggerakkan perekonomian rakyat, maupun perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi.“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan terutama bagi rural area, dengan cara melakukan modernisasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Apalagi, menghadapi perkembangan teknologi informasi (TI) yang kian canggih, harus disikapi secara realistis,” ujarnya, Senin (8/8/2016).

Pada perkembangannya, Pos Indonesia mengalami pasang surut. Sejak tahun 2000 banyak pihak yang skeptis, seakan-akan Pos Indonesia akan mati. Tetapi justru dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat itulah Pos Indonesia bangkit dan memperoleh energi baru. Gilarsi menuturkan, perseroan mendekatkan diri dengan teknologi, sebagai kunci utama untuk bangkit dengan membuka lebar berbagai peluang. Salah satunya memberikan kemudahan pengiriman jasa keuangan yang sangat membantu masyarakat khususnya di daerah.
Pos Indonesia justru merasa tertantang untuk bisa meningkatkan layanan ke wilayah pelosok. Gilarsi melihat kesenjangan antara kota dan desa masih menjadi isu krusial di Indonesia hingga saat ini. 

Kondisi mayoritas warga yang tinggal di pelosok desa dan daerah perbatasan pada umumnya hampir sama, yakni merata pendapatannya rendah, sedangkan harga-harga berbagai komoditas harus dibayar lebih mahal. Sebaliknya,warga di perkotaan pada umumnya memiliki pendapatan cukup tinggi, dan harga-harga lebih murah dibandingkan dengan perdesaan. Tak heran jika rasio gini Indonesia pada September 2015 masih 0,40 yang menandakan tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia masih tinggi.  Melihat fenomena tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN dengan jaringan kantor terluas di Indonesia merasa tantangan untuk bisa membantu menjembatani masalah disparitas tersebut.

Gilarsi mengungkapkan, perseroan sejak lahir mengemban dua misi sekaligus. Pertama sebagai perpanjangan pemerintah dalam konteks pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah perbatasan agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Artinya, fungsi perseroan sebagai agent for development pemerintah harus terus dijalankan.
Salah satunya melalui layanan Pos Universal, di mana perseroan memberikan layanan yang tidak sepenuhnya biaya tercover di harga. Di sini, Pos Indonesia menjalankan tugas public service obligation sebagai tanggung jawab pemerintah yang dijalankan oleh perseroan. Kedua, Pos Indonesia memiliki misi sebagai perusahaan yang berorietasi pada bisnis, yang memiliki target laba dan tanggung jawab terhadap pemegang saham dengan keharusan berkontribusi menghasilkan dividen dan memenuhi kewajiban perpajakan. “Jadi, perseroan harus terus sehat secara finansial karena memiliki tanggung jawab sosial sekaligus target bisnis yang harus dicapai. Berbeda dengan perusahaan swasta yang hanya berorientasi pada profit,” tegasnya. Pihaknya melihat masalah sistem logistik yang belum berkeadilan, membuat masyarakat yang pedapatannya rendah justru membayar harga komoditas yang tinggi, sedangkan masyarakat perkotaan yang pendapatannya tinggi bisa memperoleh harga komoditas lebih murah.

Oleh karena itu, Pos Indonesia siap meningkatkan perannya agar disparitasnya tidak terlalu jauh, salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyarakat di pelosok bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. “Kami lebih mengenal medan Indonesia jauh lebih lama dari perusahaan lain, dan tahu persis bagaimana menghubungkan antara rural dan urban dengan sangat baik. Pos Indonesia akan berperan sebagai kepanjangan pemerintah secara efektif, tetapi dari sisi bisnis bisa tetap menguntungkan,” tutur Gilarsi.

Gilarsi optimistis perseroan memiliki modal kuat dalam melayani distribusi secara nasional. Penguasaan pengetahuan dan pengalaman tentang pasokan dan permintaan, diharapkan bisa mengurangi disparitas yang terjadi di perdesaan. Apalagi didukung dengan infrastruktur yang lebih baik yang tengah digencarkan pembangunannya oleh pemerintah. Selain itu, pihaknya juga memperkuat pengetahuan tentang peta komoditas agar biaya distribusi komoditas bisa dipangkas semakin efisien, khususnya untuk distribusi ke wilayah-wilayah pinggiran. “Misalnya kebutuhan pupuk, semen, bahan pangan harus didatangkan dari daerah produsen terdekat dengan desa, sehingga biaya distribusi tidak terlalu tinggi dan harga yang harus dibayar masyarakat juga tidak mahal.”

Menurutnya, hal-hal tersebut harus bisa diantisipasi, dengan cara mengatur pemetaan antara pusat komoditas dengan daerah tujuan distribusi secara jelas agar biaya distribusi bisa efisien. Saat ini, Pos Indonesia tengah melakukan  big data analytics dengan mengintegrasikan antara demand dengan supply, antara pusat komoditas dengan daerah tujuan agar bisa didistribusikan seefisien mungkin. “Prinsipnya, jarak semakin dekat maka semakin efisien. Pos Indonesia berperan menjadi fasilitator agar bisa tercipta sistem logistik yang murah.”  Baginya, apabila efisiensi sistem logistik hanya mengandalkan pada pembangunan infrastruktur maka prosesnya terlalu lama karena pembangunan sarana fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama.

Oleh karena itu, cara paling cepat yang diperkuat Pos Indonesia adalah dengan membangun knowledge yang dikuasai agar memberi nilai tambah bagi pengembangan bisnis perseroan dan kemampuan pelayanan terhadap masyarakat. “Karena kita punya semua informasinya. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah knowledge yang sangat terbuka. Ini yang kita petakan  agar sistem logistiknya semakin efisien.” Menurutnya, semua jenis komoditas dasar harus bisa didistribusikan dengan mudah dan bisa diperpendek. Dengan pemetaan komoditas tersebut bertujuan agar perseroan bisa mengelola distribusi dengan cara yang terpendek. 
“Saat ini, biaya pengiriman barang dari Hong Kong ke Jakarta lebih murah dibandingkan dengan dari Kupang ke Jakarta. Itu kan enggak masuk akal. Itu problem knowledge dan infrastruktur.”

Pos Indonesia berkomitmen menjadi perusahaan terdepan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan komoditas dasar bagi masyarakat di perdesaan dan daerah perbatasan agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan cara menciptakan system distribusi yang paling efisien. “Pos Indonesia ini dekat dengan masyarakat di perdesaan. Bahkan, tingkat ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap Pos sangat besar, karena swasta belum ada yang bisa melayani. Jadi, kami bisa perbesar layanan di perdesaan dengan memasok berbagai komoditas yang dibutuhkan.” 

Selain itu, Pos Indonesia juga terus melakukan berbagai pembenahan dalam manajemen operasional dan sistemnya. Saat ini perseroan tengah membangun pusat pemrosesan seluruh barang kiriman di 11 processing center. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi dalam memangkas jalur distribusi agar semakin pendek dan efisien. Dengan begitu, perseroan bisa meningkatkan kapasitas layanan yang lebih besar lagi, di tengah membanjirnya distribusi barang yang timbul dari geliat e-commerce.

        DUKUNG E-COMMERCE, PT POS INDONESIA AKAN DIREPOSISI 

PT Pos Indonesia akan bergerak menjadi salah satu tulang punggung logistik e-commerce Indonesia, sehingga akan melakukan reposisi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil menilik pada animo tingginya perkembangan bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. PT Pos Indonesia berharap, sebagai perusahaan pos tertua di Indonesia, Pos Indonesia bisa memanfaatkan momentum dan mengambil ceruk keuntungan dari ekosistem bisnis yang tengah populer.

"Kebijakan reposisi ini akan mentransformasi PT Pos yang sekarang agar tidak lagi orientasinya pada pengiriman surat tetapi juga menjadi tulang punggung logistik e-commerce Indonesia," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (11/11/2016), seperti dilansir Antara.

Bisnis surat PT Pos Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun ini, penurunan mencapai lebih dari lima persen. Salah satu penyebab yang dirasakan adalah berkembangnya gelombang baru era digitalisasi. Karena itu, reposisi dicanangkan sebagai inisiatif untuk tidak lagi bergantung pada layanan postal serta menjadi respons atas perkembangan teknologi dan informasi. Rencananya, PT Pos Indonesia akan mengalami penambahan fungsi dalam sektor pengurusan logistik guna membantu perusahaan e-commerce. Tindakan ini bertujuan untuk menekan biaya pengiriman, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki jasa logistik sendiri.

Dengan lebih dari 3.000 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, PT Pos Indonesia memiliki skala ekonomi yang besar dan dianggap efisien untuk mendukung efisiensi biaya dalam bisnis e-commerce. "E-commerce players tidak perlu membuat sendiri divisi logistiknya, tetapi bisa lebih efisien kalau ada satu platform logistik yaitu PT Pos," tambah Rudiantara seperti dilansir Antara. Reposisi PT Pos Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam paket kebijakan XIV tentang roadmap e-commerce. Melalui rencana ini, diharapkan pelaku bisnis e-commerce mampu mendorong perluasan pasar serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Paket kebijakan tersebut diumumkan pada Kamis (10/11/2016) malam sebagai upaya pemerintah mengembangkan e-commerce yang nilai transaksinya bisa mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020. "Kalau kita mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020, mungkin itu sudah mencapai kurang lebih 10 persen dari PDB Indonesia," kata Rudiantara. Bukan hanya online retail, potensi e-commerce yang diprediksi bakal berkembang pesat adalah sektor jasa, terutama jasa pemesanan tiket dan hotel.

        PT POS YAKIN PEROLEH PENDAPATAN Rp 80 T DALAM 5 TAHUN

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarisi Wahyu Setijono yakin bahwa PT Pos dapat meraup pendapatan sebesar Rp80 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan seiring dengan cepatnya pertumbuhan industri e-Commerce. Ia mengatakan ada potensi pendapatan sekitar Rp300 triliun yang bisa diraih dari nilai industri eceran yang sebesar Rp 6.000 trililun dalam jangka waktu tersebut

tirto.id - PT Pos Indonesia (Persero) berambisi untuk dapat meraup pendapatan (revenue) sebesar Rp80 triliun atau sebesar 16 kali lipat dari pendapatan tahun 2015 yang sekitar Rp 5 triliun dalam jangka waktu lima tahun, seiring dengan kecepatan pertumbuhan industri e-Commerce yang dapat menunjang industri logistik. "Memang kalau dalam konteks pemikiran tradisional, lompatan pendapatan itu terasa tidak realistis. Namun kami yakin ini bisa karena perubahan-perubahan bisa terjadi dengan cepat," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono dalam sebuah perbincangan di Gedung Pos Ibu kota, Jakarta.

Wahyu mengambil contoh perkembangan yang terjadi di dunia teknologi informasi yang hanya membutuhkan waktu singkat. Internet yang dahulu hanya bisa diakses di rumah dan kantor, hanya dalam jangka waktu beberapa tahun, kini dapat diakses dalam genggaman. Inilah yang menjadi target pasar utama PT Pos Indonesia untuk mendapatkan nilai revenue yang tampak tidak masuk akal tersebut. Apalagi, lanjut Wahyu, semakin umum penggunaan internet membuat belanja melalui daring/dalam jaringan atau internet (e-Commerce) semakin marak, keamanan pembayaran semakin membaik dan cakupan frekuensi sinyal (bandwidth) terus merata. Ujungnya, nilai perdagangan elektronik juga akan semakin bertumbuh. Wahyu memperkirakan nilai penetrasi e-Commerce Indonesia bisa mencapai 6-7 persen dalam lima tahun ke depan dari nilai industri eceran ("retail industry") yang senilai Rp6.000-an triliun. "Artinya akan ada sekitar Rp300-an triliun yang bisa diraih," tutur Wahyu.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, PT Pos Indonesia pun melakukan pembenahan di sektor logistik yang merupakan satu dari tiga inti bisnis PT Pos selain jasa kurir dan layanan keuangan. Wahyu melanjutkan, perusahaan yang dipimpinnya membutuhkan modal sekitar 250 juta hingga 300 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun semua lini demi mencapai target ersebut. 

Namun, karena dana tersebut cukup besar, PT Pos mengakalinya dengan banyak menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta dan, terutama, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami berusaha untuk selamat dengan kemampuan diri kami sendiri dan menjalin sinergi dengan perusahaan-perusahaan BUMN lain seperti Angkasa Pura, PGN, Telekomunikasi Indonesia, Bulog, Garuda Indonesia, KAI dan lain-lain," tutupnya. 

       MEDIA SOSIAL PT POS INDONESIA

Sebagai wadah informasi dan salah satu kegiatan pemasaran PT Pos Indonesia memiliki beberapa media sosial, diantaranya adalah:

1. WEBSITE 

2. INSTAGRAM

3. FACEBOOK

4. TWITTER


REFERENSI:
https://tirto.id/pt-pos-yakin-peroleh-pendapatan-rp-80-t-dalam-5-tahun-8P1

https://tirto.id/dukung-e-commerce-pt-pos-indonesia-akan-direposisinbsp-b4gs

http://bumn.go.id/posindonesia/berita/0-270-TAHUN-POS-INDONESIA-Perbesar-Komitmen-Melayani-Rural-Area